Peristiwa

AMPN Unjuk Rasa Depan Kantor PMD Nyatakan Darurat Korupsi Dana Desa di Madina

 

Wartapoldasu.id- Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Nusantara (AMPN), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kabupaten Madina, Selasa (02/07/2024).

Aliansi mahasiswa menyoroti dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mahasiswa yang tergabung dari AMPN Madina tersebut membeberkan beberapa nama yang diduga menjadi dalang dibalik “pengoroyokan “dana desa di Kabupaten Madina dan keterlibatan pejabat di Dinas PMD Madina untuk meraup keuntungan pribadi.

Adapun nama-nama yang mereka maksud dengan cara membentangkannya di dalam spanduk unjuk rasa yang ber inisial EJR, GN dan AJR adalah pejabat pemerintah di Dinas PMD Madina.

Koordinator Aksi, Pajarur Rohman mengatakan dalam aksi, ada lima program dana desa tahun 2024 di Kabupaten Madina yang menjadi perhatian AMPN. Termasuk pengadaan lampu penerangan jalan tenaga surya yang dianggarkan melalui dana desa dengan harga sangat fantastis sebesar Rp 17 juta sebanyak 2 titik per desa.

Ditambah pengadaan bibit kelapa hibrida dengan seharga Rp 280 ribu dengan akumulasi Rp 20 juta setiap perdesa.

Kemudian pelaksanan kegiatan Live Skil yang dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Madina turut menjadi perhatian karena diduga menjadi ajang korupsi, sebab program tersebut tidak ada dalam musyawarah desa pada tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut desa wajib membayar administrasi kepada panitia sebesar Rp 4 juta setiap orang. Setiap kegiatan life skill desa menghadirkan 4 hingga 7 orang.

Seterusnya program struktur desa yang diduga langsung dilaksanakan oleh pihak Dinas PMD Madina dengan mematok anggaran sebesar Rp 6 juta setiap desa. Ditambah progmam ketahanan pangan yang bersember dari anggaran dana desa yang diduga diarahkan pihak Dinas PMD kepada kepala desa, sehingga desa dibebankan Rp 30 juta dengan pemberian sembako pada konteks ketahanan pangan yang diserap 20% dari dana desa, padahal kegiatan itu bertentangan dalam Permendes nomor 13 tahun 2023.

Aksi ini merupakan kali kedua kami suarakan di depan kantor PMD. Data data yang disebut diatas adalah dari hasil investigasi yang kami lakukan, setelah itu kami telaah dan kami kaji.Bisa dibayangkan di Kabupaten Mandailing Natal 377 desa. program yang mereka laksanakan tidak ada dalam musyawarah desa pada tahun 2024.

Masih menurut Fajajur Miris melihat Kabupaten Mandailing Natal sekarang ini darurat korupsi dana desa,” di sampaikan kepada media usai melakukan unjuk rasa bersama rekannya di depan Kantor Dinas PMD Madina.

Fajarur juga menyebut GN yang diduga merupakan vendor dari pengadaan lampu penerangan jalan umum tenaga surya dan pengadaan bibit kelapa hibrida. Dimana salah satunya di Kecamatan Panyabungan Timur memaksakan kepala desa mengeluarkan PO untuk kedua kegiatan tersebut untuk di realisasi dengan mangatasnamakan perintah Dinas PMD Madina.

Untuk kita kami meminta kepada Insfektorat Mandailing Natal agar segara mengaudit Dinas PMD, kami juga minta Kejari dan Polres Madina melakukan tindakan hukum kepada oknum-oknum yang menggorogoti dana desa tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal sesuai undang undang yang berlaku.Seperti GN, dan ER serta pejabat dinas PMD Madina AJR,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Irsal Pariadi menyatakan terkait pengadaan bibit kelapa yang bersumber dari anggaran dana desa bahwa Dinas PMD Madina tidak ada mengakomodir atau memfasilitasi untuk mengintervensi desa.

“Maka dalam hal ini kami Dinas PMD tidak ada mengakomodir atau memfasilitasi atau pun mengintervensi harus bibit kelapa ,harus produknya si A si B si C, mohon kami klarifikasi pada saat itu kami tidak ikut intervensi desa.Tetapi seluruh desa itu wajib menampung ketahanan pangan tersebut apa pun jenisnya yang diatur oleh Permendes.

Begitu juga dengan berapa harga yang disampaikan apakah mark-ap atau melebihi, kami selalu menyampaikan kepada jajaran kami sampai kebawah atau desa, harga itu kalau tidak katalog harus berdasarkan Satuan Harga (SH) Kabupaten kita, maka bagi desa yang tidak mengikuti itu, itu akan perlu dikaji kembali satuan harga yang dicantumkan atau yang dibebankan kepada desa

Yang kedua terkait lampu PLTS maka perlu kami jelaskan lampu PLTS ini harus kita bedakan dulu lampu LPJU. Dalam Permendes memang itu bagi desa belum atau tidak dialiri listrik itu boleh, tetapi secara dewasa juga kita harus mempersilahkan desa berikut dengan lembaga lembaga BPD di desa kalau memang setuju untuk pengadaan lampu PLTS tersebut silahkan disepakati, silahkan dianggarkan, berapa biayanya lihat SH Kabupaten atau e-katalog, dan semua program program yang adinda (mahasiswa) sebutkan tadi sebetulnya punya makna dan arti sendiri.

Nah seperti lampu tadi kalau tidak dibutuhkan atau tidak diproritaskan silahkan dihapus oleh desa gitu, maka kami tidak mengintervensi sekaligus mengatimidasi, ”

Kemudian Irsal menyampaikan terkait program struktur desa yang disebutkan tadi itu tidak ditampung di anggaran dana desa melainkan alokasi dana desa dan soal jumlah Rp 6 juta per desa itu pun juga harus dipertanyakan berapa jenis.ujar irsal ( AM nas )

 

 

  • Editor : N gulo

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *