Belawan |Warta Poldasu id-Sahrijal Marpaung, salah seorang nelayan tradisional mengalami kecelakaan dan harus kehilangan nyawa saat mencari kepiting bersama dua rekannya Tarmizi dan Saari pada tanggal 01 Desember 2023 lalu.

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun, (Alm) Sahrijal Marpaung merupakan warga Lorong Ujung Tanjung Lingkungan V Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yang diketahui memiliki 9 orang anak dan 1 orang istri.

Kronologi kejadian bermula pada 01 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB almarhum dan dua rekannya pergi melaut untuk mencari kepiting, namun naas Sahrijal Marpaung terjatuh tercebur ke laut.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan dua rekannya ke BASARNAS dan Patroli POLAIRUD.

Mendapati laporan warga, BASARNAS dan Tim Gabungan Potensi SAR lainnya melakukan penyisiran lokasi kejadian dan berhasil menemukan korban setelah 4 hari pencarian.

Setelah ditemukan, petugas kemudian memberikan surat keterangan penemuan korban tenggelam dari BASARNAS dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bagan Deli dan menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga korban.

Namun hingga kini, meski terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dengan nomor 1209101001730002 atas nama SAHRIJAL MARPAUNG, pihak keluarga korban belum mendapatkan santunan kematian dari pihak BPJS.

Menanggapi hal tersebut, DPC HNSI Kota Medan mewakili pihak keluarga korban meminta perhatian khusus serta kebijaksanaan dari Bobby Afif Nasution selaku Walikota Medan terkait santunan korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab menurutnya, BPJS seharusnya segera memberikan santunan bagi keluarga korban yang sesuai aturan berlaku.

“Keluarga korban saat ini sangat berharap agar santunan tersebut dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya untuk seluruh keluarga korban. Mengingat anak dari korban tenggelam tersebut berjumlah 9 orang dan masih kecil – kecil serta masih bersekolah,” sebutnya.

Perlu diketahui bersama, menurut Undang – Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Baik itu Perlindungan dalam hal Sarana dan Prasarana serta Asuransi bagi seluruh nelayan yang berkewarganegaraan Indonesia. Yang bertujuan untuk kesejahteraan Nelayan dan Keluarga Nelayan.(usman)