Madina|WPO – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat(DPC.LSM PAKAR) Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara meminta Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) untuk membatalkan kelolosan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Madina, salah satunya paling jadi sorotan di Kecamatan Siabu.

 

Dengan adanya temuan DPC LSM.PAKAR Madina beserta Tim dilapangan khususnya di kecamatan Siabu banyaknya Honor PPPK yang diduga maladministrasi dan tidak pantas jadi PPPK. Belum jadi aparatur negara sudah menghalalkan segala cara” ujar Gomgom Tambunan Ketua LSM PAKAR Madina, dihadapan para Awak Media pada Jumat, (01/03/2024).

 

Dikatakannya, ada honor yang lolos PPPK di Kecamatan Siabu yang sudah merantau bertahun-tahun namun lolos PPPK, jelas ini terduga maladministrasi ini ada di SDN 039 Huta Godang Muda.

 

” Pada absensi kehadirannya terhitung tahun lalu tidak ada lagi namanya. Ini berpotensi menyaratkan oknum-oknum Kepala Sekolah (Kasek) diduga kuat ikut dan bekerja sama dalam hal penipuan berkas ini,

ada juga honor terduga siluman bermotif pindah nota tugasnya yang sebelumnya honor PPPK yang lolos mengajar disekolah lain yang tidak linear dengan persyaratan masuk kategori peserta PPPK, namun bisa masuk dan lolos PPPK di tempat tugas terbaru seperti di SDN 005 Sibaruang, SDN 026 Huraba dan lainnya.

 

” Tanda tanya bukan!? siapa yang meminta nota tugas ( mengajar) ditempat lain, apakah si oknum sendiri atau langsung Kadis Pendidikan?. Nota tugas muncul menjelang seleksi PPPK” ucap Gomgom.

 

Lagi dikatakannya, sibuk sekali Kadis Pendidikan Madina membuat nota tugas seorang pengajar dari sekian banyak menjelang seleksi PPPK.

 

Dapat diketahui bahwa Kadis Pendidikan dan bawahannya bersama pimpinan badan kepegawaian Daerah ( BKD) dan bawahannya sudah ditetapkan tersangka dan diharapkan pihak lain juga diperiksa. Tidak mungkin hal penetapan tersangka hanya pimpinan saja, permainan dibawah juga harus diperiksa” ungkap Gomgom Tambunan Ketua DPC.LSM PAKAR Madina yang terus memantau perkembangan persoalan ini.

 

Kordinator wilayah ( Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan Siabu pernah dikonfirmasi Tim dari LSM PAKAR dan menjawab tidak tahu-menahu tentang seleksi PPPK tersebut dan otoritas Kasek untuk rekomendasi seorang honor.

 

” Banyak yang paling berhak mendapatkan PPPK dibeberapa sekolah namun diserobot oknum nakal peserta PPPK dari sekolah lain dengan motif nota tugas, ini suatu perbuatan yang keji dan wajib di blacklist”.

DPC LSM PAKAR Madina dan Tim sudah menyiapkan laporan lanjutan untuk honorer Siluman di Madina termasuk dari Kecamatan Siabu,untuk bersiap-siap dan dalam waktu dekat surat kami akan layangkan ke Kejatisu bahkan institusi hukum terkait dan bila perlu ke pusat,pungkas Tambunan. (Tim)