Wartapoldasu.id- Kuala Tungkal, Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Samping Majelis Ulama Indonesia (MUI), Desa Tungkal 1 (Satu) Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PERAKIM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) di duga di jadikan ajang manfaat untuk meraup keuntungan yang besar tanpa mementingkan kualitas pembangunan, Jumat 29/03/2024.

 

Proyek Pembangunan peningkatan jalan tersebut di kerjakan oleh CV. Arwana Global dan Kons Pengawas. CV. Jasa Graha Konsultindo. APBD Tahun Anggaran 2024, nilai kontrak tidak tercantum, kini menjadi sorotan.

 

Pasalnya, pekerjaan pada ruas jalan/badan jalan tersebut tidak ada di lakukan pembersihan oleh pihak kontraktor, terdapat semak belukar dan kayu – kayu dibawah geotextile, hal ini menjadi sorotan oleh publik.

 

Saat awak Media mencoba Konfirmasi ke Dinas terkait, Kamis 14/03/2024 temuan di lapangan, namun apa yang di sampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perakim mengatakan, iya Pak itu terlebih dahulu di bersihkan bukan langsung di bentangkan geotextile dan timbun dengan Agregat C, sudah tidak sesuai lagi,” Ujarnya.

 

“Ia mengatakan, nanti kita lihat kesana untuk memastikan, sebut pejabat PPTK tersebut, terima kasih informasinya. Tambahnya

 

Hal ini tidak menutup kemungkinan pelaksanaan proyek – proyek terjadi konspirasi jahat antara pengawas dari Dinas terkait, kons pengawas dan kontraktor, salah satu contoh proyek pembangunan peningkatan jalan samping MUI, Desa Tungkal 1 (Satu).

 

 

Ditempat terpisah, saat di minta tanggapan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penelitian Anti Korupsi (LSM – PETISI) Syarifuddin, AR melalui WhatsApp Jumat 29/03/2024, ia mengatakan betul lokasi yang akan di kerjakan fisik proyek harus di bersihkan dulu, karena pembersihan lokasi itu masuk dalam volume penawaran yang di bayar,” Benernya.

 

“Lebih lanjut, ia meminta konsultan pengawas tahapan pekerjaan fisik dari mulai titik nol % sampai 100% harus aktif dilapangan, bila konsultan tidak aktif minta selaku KPA DISPERKIM Tanjabbarat jangan di bayar jasa pengawasan konstan tersebut,”tegasnya. (J.Sinaga)

 

 

Editor : N gulo