Wartapoldasu.id- Pedagang di komplek olah raga Kabupaten Aceh Tamiang akan dikenakan retribusi setelah empat tahun menggunakan areal tersebut tanpa kutipan biaya. Retribusi ini sendiri harus dilakukan pemerintah daerah menyusul lahirnya Qanun Nomor 2/2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retibusi Kabupaten.

Kepala Dinas Parpora Aceh Tamiang, Farij mengungkapkan penerapan Qanun ini harusnya sudah bisa dijalankan sejak dilahirkan pada awal 2024. Namun banyaknya pertimbangan dan masukan, termasuk dari pedagang, pemerintah daerah baru akan mewajibkan retribusi selepas lebaran Idul Fitri.

“Harusnya begitu Qanun sudah lahir dan sudah dilakukan sosialisasi, pengutipan ini sudah bisa dijalankan. Tapi dengan adanya masukan dari pedagang, kami menundanya sampai selesai lebaran,” kata Farij, Rabu (3/4/2024).

Farij menekankan pemerintah daerah membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya dengan pedagang agar penerapan qanun ini bisa berdampak positif atas pembangunan daerah dan kemajuan pedagang. Sejak awal kata dia, Qanun Nomor 2/2024 ini disusun untuk memberi dapak kemajuan bagi daerah dan para pelaku UMKM.

Dukungan pemerintah atas kemajuan UMKM ini bisa dilihat dari tarif retribusi yang ditetapkan hanya Rp 2 ribu per hari untuk ukuran lapak tiga meter. “Ada tiga klasifikasi, pertama ukuran hingga tiga meter itu hanya Rp 2 ribu per hari, ukuran 3 hingga 5 meter Rp 5 ribu dan ukuran di atas 10 meter dikenakan tarif Rp 10 ribu,” beber Farij.

Diperkirakan saat ini jumlah pedagang di komplek olah raga mencapai 65 hingga 80 pedagang. Sempat terjadi tarik ulur karena sebagian pedagang keberatan bila kutipan ini diberlakukan saat puasa. Dari pendataan ulang, sudah 41 pedagang yang setuju mematuhi retribusi. “Kami membuka diri untuk dialog, kalau memang memberatkan saat puasa, ya kita tunggu setelah lebaran,” kata Farij.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan mengakui dirinya beberapa kali didatangi pedagang terkait persoalan ini. Namun Irwan memastikan pedagang tidak keberatan membayar retribusi, asal beberapa poin kesepakatan tidak menjerat mereka.

“Yang pertama mereka ingin kelonggaran jangan dikutip puasa, karena sepi pengunjung. Kemudian ada poin kesepakatan yang mereka terjemahkan itu bisa membuat mereka tercampak dari lapak,” kata Wan Tanindo, sapaannya.

Wan Tanindo pun mengaku sudah memberi pemahaman terkait aturan retribusi yang harus ditegakkan karena sudah diwujudkan dalam Qanun. Kutipan ini dijelaskannya juga untuk melindungi pedagang dalam menjalankan usahanya di komplek olah raga.

“Pedagang wajib mematuhi retribusi itu karena sudah dalam produk Qanun,” ucapnya

Di sisi lain, politisi Gerindra ini berharap pemerintah daerah meningkatkan fasilitas di komplek olah raga agar pedagang bisa lebih nyaman beraktivitas. Diketahui sebelum  ke komplek olah raga, para pedagang membentang lapak dagangannya di komplek perkantoran DPRK.

“Hari ini pedagang mengeluh tentang fasilitas, seiring dengan diberlakukannya Qanun ini, ada baiknya Pemda meningkatkan fasilitas secara bertahap,” kata Wan Tanindo. (Tim)

 

 

Editor : N gulo