WartaPoldasu.id- Perwakilan masyarakat memprotes aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi Kampung Lubukdamar, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang. Kehadiran perusahaan ini dinilai sebagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Aksi protes ini disampaikan perwakilan masyarakat dengan mendatangi DPRK Aceh Tamiang, Selasa (23/4/2024) siang. Massa kemudian diterima oleh sejumlah anggota DPRK, di antaranya Wakil Ketua DPRK, Fadlon, Ketua Komisi I, Miswanto bersama sejumlah anggota, Irwan Effendi, Erawati dan M Saman.

Sumantri, perwakilan masyarakat mengatakan protes yang mereka sampaikan ini didasari rasa ketidakadilan atas pengelolaan hutan produksi. Versi warga menyebut hutan produksi di kampung mereka seluas 500 hektar, namun warga tidak diberi kesempatan mengelola sumber daya hutan untuk kesejahteraan.

“Kampung kami sangat kaya karena memiliki hutan produksi yang luas, tapi rakyatnya sengsara karena kekayaan hutan ini tidak bisa dimanfaatkan,” kata Sumantri.

Rasa kecemburuan ini memuncak ketika mereka mendapati sebagian kawasan hutan produksi telah dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka berharap mendapat kesempatan menjalankan pola kerja sama.

“Kalau memang harus menggunakan pola kerja sama, tolong kasih tahu kami. Jangan tiba-tiba ada perusahaan yang bermain di kampung kami,” kata dia.

Aksi warga ini mendapat dukungan oleh beberapa anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Tamiang. Mereka meminta DPRK serius menanggapi permintaan warga karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan kekayaan alam kampung sendiri.

“Kesenjangan sosial ini sudah terlalu tinggi, kami takutkan nanti ada warga yang nekat menghentikan aktivitas perusahaan perkebunan itu,” kata warga lainnya.

Harus Musyawarah

Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Miswanto membenarkan kalau hutan produksi di Kampung Lubukdamar mencapai kurang lebih 500 hektare. Persoalan ini diakuinya harus dimusyawarahkan dengan banyak pihak, misalnya KPH Wilayah III, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Aceh Tamiang.

“Kita harus tanyakan dulu pola kerja sama dengan KPH III sampai kapan, makanya kami atur dulu jadwal untuk mengumpulkan stakeholder,” kata Miswanto. (Chan)

 

 

Editor : N gulo