WartaPoldasu.id- Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan memanfaatkan taman budaya sebagai pusat ekonomi kreatif. Seluruh pedagang yang sudah lebih dahulu berada di taman itu akan didata untuk diarahkan lebih maju.

Rencana ini sejak awal sudah disusun pemerintah daerah melalui Disparpora Aceh Tamiang menyusul disahkannya Qanun Nomor 2/2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Daerah. Sejauh ini Disparpora masih mendata pedagang di taman tersebut untuk dibantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“NIB ini sangat penting karena sebagai identitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya,” kata Kadisparpora, Muhammad Farij melalui Kabid Pariwisata, Thamrindu Lubis, Senin (22/4/2024).

Thamrin mengungkapkan, pihaknya juga sedang menjajaki kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memaksimalkan pengembangan aktivitas pedagang. Anggaran yang dibidik bukan hanya untuk meningkatkan fasilitas pra sarana dan sarana, tapi juga menyangkut even hiburan untuk memancing animo masyarakat.

“Konsepnya memang sebagai pusat pasar kuliner dan hiburan. Ini disesuaikan dengan program di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf),” ungkap Thamrin.

Diulanginya, kalau Qanun Nomor 2/2024 ini disusun untuk memberi dapak kemajuan bagi daerah dan para pelaku UMKM. Dukungan pemerintah atas kemajuan UMKM ini bisa dilihat dari tarif retribusi yang ditetapkan hanya Rp 2 ribu per hari untuk ukuran lapak tiga meter.

Dirincikan ada tiga klasifikasi nilai retribusi, pertama ukuran hingga tiga meter itu hanya Rp 2 ribu per hari, ukuran 3 hingga 5 meter Rp 5 ribu dan ukuran di atas 10 meter dikenakan tarif Rp 10 ribu. Diperkirakan saat ini jumlah pedagang di komplek olah raga mencapai 65 hingga 80 pedagang.

Petugas Diintimidasi

Wacana pengembangan taman budaya yang terletak di komplek olahraga Kabupaten Aceh Tamiang belum terwujud akibat ada kesalahan informasi kepada pedagang. Miskomunikasi ini menyebabkan kutipan retribusi bukan hanya belum bisa dilakukan, tapi rerjadi intimidasi.

“Tadi pagi petugas kami diintimidasi saat menyampaikan sosialisasi Qanun Retribusi, ini sudah beberapa kali terjadi,” kata Thamrin, Senin (22/4/2024).

Dalam intimidasi itu oknum pedagang mengusir petugas dan melarang melakukan kutipan sampai keberatan mereka diselesaikan. “Sebenarnya hanya salah paham, kami tidak akan berani mengutip kalau tidak ada Qanun yang mengaturnya,” kata Thamrin. (Chan)

 

 

Editor : N gulo